Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Malang Suhadi SE,MPM mengatakan bahwa keberadaan pasar modern tersebut, seperti mart telah meresahkan pedagang pasar tradisional yang sejak lama memberikan kontribusi pajak bagi Pemkab. Seharusnya pemerintah daerah berpihak kepada pengusaha kecil bukan malah berpihak kepada pengusaha waralaba dari luar daerah karena ini hanya menguntungkan segelintir orang.
Suhadi menambahkan apabila alasannya mengurangi pengangguran terbukti pegawainya kebanyakan bukan warga sekitar sudah banyak contoh seperti di Pakisaji.”Warga lingkungan biasanya hanya batas tukang parkir saja, padahal yang layak tentunya cukup banyak,”tegasnya .
Pasar tradisional seperti Pakisaji saja dikepung tiga pasar modern. ‘ini bentuk kapitalisme dan perekonomian yang tidak pro kepada rakyat,”beber Suhadi.
Pihaknya meminta pada pemerintah keberadaa ritel itu ditinjau ulang dan perizinanya jika habis tidak perlu diperpanjang. Hal ini diperlukan sikap dan ketegasan pula dari Satpol PP mengambil langkah penertiban demi pengusaha kecil Kabupaten Malang . “Kita masak kalah dengan Pemkot Blitar yang berani menolak keberadaan pasar modern demi rakyatnya. Saya yakin Bupati nanti mengambil langkah tegas,”tegasnya .
Pesan Tersirat :
Check
Anda dapat mengirimkan foto/ Artikel tentang daerah anda kirmkan melalui email ke malangkab@mail.com
Tidak ada komentar: