- Komite Pengawas Penyelenggara Pemilu (KPPP) KNPI Jatim menegaskan,
sukses dan tidaknya pilpres 9 Juli sangat bergantung kepada
penyelenggara pemilu KPU Jatim. Khususnya, menyangkut transparansi
penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tahapan pilpres.
Juru bicara KPPP KNPI Jatim, Agung Nugroho kepada wartawan di kantornya, Kamis (3/7/2014) mengatakan, pelaksanaan pilpres 9 Juli 2014 bisa berjalan Luber dan Jurdil dibutuhkan penyelenggara pemilu yang bisa bekerja dengan benar dan tepat sesuai amanat UU No.15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum.
Padahal, potensi konflik pada pilpres kali ini cukup besar karena hanya diikuti oleh dua pasangan capres dan cawapres saja.
"Faktanya, satu pekan jelang proses pemungutan suara Pilpres, penyelenggara pemilu di Jatim seperti KPU Jatim, Bawaslu Jatim, KPU kab/kota di Jatim, Panwaslu kab/kota di Jatim, PPK, Panwascam hingga KPPS dan PPL belum bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan transparan, baik itu berhubungan dengan logistik pemilu, perlakuan penyelenggara pemilu ke peserta pemilu maupun kepada pemilih," tegas mantan komisioner KPU Jatim ini.
Menurut Agung, setiap warga negara yang sudah berumur 17 tahun atau belum 17 tahun tetapi sudah menikah, berhak mendapatkan kesempatan untuk menggunakan hak pilih. Namun apakah mereka itu sudah tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), atau Daftar Pemilih Khusus (DPK), DPTB dan DBKTB ternyata penyelenggara pemilu tidak bisa menjelaskan, sehingga hak pilih mereka terancam hangus akibat keteledoran penyeleggara pemilu.
"Persoalan ini sudah kami laporkan ke Bawaslu Jatim, bahkan kami mendatangi KPU Jatim tapi mereka tidak bisa mengumumkan dan memastikan berdasarkan by name by address. Padahal, sesuai tahapan itu harus dilaksanakan sebelum tanggal 2 Juli 2014. Jika sampai hari ini belum diumumkan KPPP KNPI Jatim akan lapor ke Komisi Informasi Jatim bahkan hingga ke DKPP," ancam Agung Nugroho.
Ironisnya lagi, pada tanggal 8-10 Juli mendatang bertepatan dengan Ujian Akhir Semester (UAS) mahasiswa, sehingga dipastikan akan ada ratusan ribu mahasiswa di Jatim yang tak bisa menggunakan hak pilihnya di pilpres. Di Surabaya saja berdasarkan data pileg lalu sedikitnya ada 300.000 mahasiswa, itu belum di kota kota lain yang banyak memiliki perguruan tinggi dan pondok pesantren. "Karena itu kami mendesak kepada penyelenggara pemilu supaya mempermudah warga negara yang mau menggunakan hak pilihnya cukup dengan memperlihatkan KTP, KK, Surat Nikah, Pasprot dan lain-lain karena itu dijamin dalam UU," jelas Agung.
Di tambahkan Agung, ketidaksiapan penyelenggara pemilu itu apakah suatu bentuk kesengajaan untuk mengaburkan data pemilih atau tidak, KPPP KNPI Jatim akan terus mengawasi agar proses demokrasi Pilpres berjalan tanpa ada kecurangan atau permainan yang menguntungkan kepada salah satu pasangan calon. "Kami juga membuka hotline diposko KPPP KNPI Jatim di Jalan Nias No.126 Surabaya atau melalui email: pengawasindependenknpi@gmail.com atau melalui telepon 08123106716. Pro aktif dari masyarakat pemilih sangat kamiharapkan demi terwujudnya pemilu yang luber dan jurdil," ujarnya.
Sekretaris DPD KNPI Jatim, Muslich H Sufy menyatakan bahwa ketidaktransparanan penyelenggara pemilu bisa mengancam pelaksanaan pilpres 2014. Terbukti hingga H-6 pelaksanaan pemungutan suara, distribusi logistik meliputi surat suara, alat coblos, bilik, dan lain sebagainya belum terdistribusi dengan baik.
"Apalagi kami juga mendapat laporan dari berbagai daerah sebagian surat suara yang dikirim ke KPU kab/kota kondisinya rusak, tapi belum ada klarifikasi dari KPU apakah akan diganti atau bagaimana. Kami berharap jangan sampai pilpres gagal karena penyelenggara pemilu tidak siap," pungkasnya. [tok/kun]
Juru bicara KPPP KNPI Jatim, Agung Nugroho kepada wartawan di kantornya, Kamis (3/7/2014) mengatakan, pelaksanaan pilpres 9 Juli 2014 bisa berjalan Luber dan Jurdil dibutuhkan penyelenggara pemilu yang bisa bekerja dengan benar dan tepat sesuai amanat UU No.15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum.
Padahal, potensi konflik pada pilpres kali ini cukup besar karena hanya diikuti oleh dua pasangan capres dan cawapres saja.
"Faktanya, satu pekan jelang proses pemungutan suara Pilpres, penyelenggara pemilu di Jatim seperti KPU Jatim, Bawaslu Jatim, KPU kab/kota di Jatim, Panwaslu kab/kota di Jatim, PPK, Panwascam hingga KPPS dan PPL belum bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan transparan, baik itu berhubungan dengan logistik pemilu, perlakuan penyelenggara pemilu ke peserta pemilu maupun kepada pemilih," tegas mantan komisioner KPU Jatim ini.
Menurut Agung, setiap warga negara yang sudah berumur 17 tahun atau belum 17 tahun tetapi sudah menikah, berhak mendapatkan kesempatan untuk menggunakan hak pilih. Namun apakah mereka itu sudah tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), atau Daftar Pemilih Khusus (DPK), DPTB dan DBKTB ternyata penyelenggara pemilu tidak bisa menjelaskan, sehingga hak pilih mereka terancam hangus akibat keteledoran penyeleggara pemilu.
"Persoalan ini sudah kami laporkan ke Bawaslu Jatim, bahkan kami mendatangi KPU Jatim tapi mereka tidak bisa mengumumkan dan memastikan berdasarkan by name by address. Padahal, sesuai tahapan itu harus dilaksanakan sebelum tanggal 2 Juli 2014. Jika sampai hari ini belum diumumkan KPPP KNPI Jatim akan lapor ke Komisi Informasi Jatim bahkan hingga ke DKPP," ancam Agung Nugroho.
Ironisnya lagi, pada tanggal 8-10 Juli mendatang bertepatan dengan Ujian Akhir Semester (UAS) mahasiswa, sehingga dipastikan akan ada ratusan ribu mahasiswa di Jatim yang tak bisa menggunakan hak pilihnya di pilpres. Di Surabaya saja berdasarkan data pileg lalu sedikitnya ada 300.000 mahasiswa, itu belum di kota kota lain yang banyak memiliki perguruan tinggi dan pondok pesantren. "Karena itu kami mendesak kepada penyelenggara pemilu supaya mempermudah warga negara yang mau menggunakan hak pilihnya cukup dengan memperlihatkan KTP, KK, Surat Nikah, Pasprot dan lain-lain karena itu dijamin dalam UU," jelas Agung.
Di tambahkan Agung, ketidaksiapan penyelenggara pemilu itu apakah suatu bentuk kesengajaan untuk mengaburkan data pemilih atau tidak, KPPP KNPI Jatim akan terus mengawasi agar proses demokrasi Pilpres berjalan tanpa ada kecurangan atau permainan yang menguntungkan kepada salah satu pasangan calon. "Kami juga membuka hotline diposko KPPP KNPI Jatim di Jalan Nias No.126 Surabaya atau melalui email: pengawasindependenknpi@gmail.com atau melalui telepon 08123106716. Pro aktif dari masyarakat pemilih sangat kamiharapkan demi terwujudnya pemilu yang luber dan jurdil," ujarnya.
Sekretaris DPD KNPI Jatim, Muslich H Sufy menyatakan bahwa ketidaktransparanan penyelenggara pemilu bisa mengancam pelaksanaan pilpres 2014. Terbukti hingga H-6 pelaksanaan pemungutan suara, distribusi logistik meliputi surat suara, alat coblos, bilik, dan lain sebagainya belum terdistribusi dengan baik.
"Apalagi kami juga mendapat laporan dari berbagai daerah sebagian surat suara yang dikirim ke KPU kab/kota kondisinya rusak, tapi belum ada klarifikasi dari KPU apakah akan diganti atau bagaimana. Kami berharap jangan sampai pilpres gagal karena penyelenggara pemilu tidak siap," pungkasnya. [tok/kun]
Sumber : http://beritajatim.com/menuju_pemilu_2014/211715/pilpres_2014_terancam_gagal_di_jatim!.html#.U7VtEUBsC8g
Tidak ada komentar: